PT Hutama Karya (Persero) terus menunjukkan komitmennya untuk menjalankan bisnis dengan landasan kepastian hukum dan tata kelola perusahaan yang baik. Pada hari Senin, 14 September, perusahaan ini menandatangani kesepakatan sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan. Kerjasama ini berfokus pada Penanganan Masalah Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang diharapkan akan memperkuat kerangka hukum dalam bisnis yang dijalankan oleh Hutama Karya.
Partisipasi Pihak-pihak Terkait
Acara penandatanganan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan, Nurcahyo J.M., dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Rinaldi Umar. Dari pihak Hutama Karya, Direktur Operasi III, Iwan Hermawan, Plt. EVP Legal, Sarastuti Laksmi Wardhani, serta para EVP Divisi Pembangunan Jalan Tol dan Operasi juga turut hadir. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen semua pihak dalam memperkuat kerja sama ini.
Upaya Memastikan Kegiatan Usaha Berjalan Sesuai Hukum
Iwan Hermawan, Direktur Operasi III Hutama Karya, menjelaskan bahwa sinergi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha serta proyek pembangunan infrastruktur dilaksanakan dalam koridor hukum yang berlaku. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah preventif serta memfasilitasi penyelesaian berbagai potensi masalah hukum yang mungkin muncul dalam operasional perusahaan.
Pembangunan Jalan Tol di Sumatra
Sejak tahun 2014, Hutama Karya telah ditugaskan oleh Pemerintah untuk membangun jalan tol di Sumatra, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra, yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024. Penugasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur transportasi di wilayah tersebut.
Pentingnya Jalan Tol Trans Sumatera
Iwan juga menambahkan bahwa dalam konteks pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Sumatra Selatan menjadi salah satu area dengan jaringan jalan tol terpanjang. Percepatan pembangunan jalan tol ini sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatra Selatan dan sekitarnya. Pemerintah menargetkan ruas Palembang–Betung dapat beroperasi menjelang periode Natal dan Tahun Baru, memberikan alternatif konektivitas bagi mobilitas masyarakat.
Potensi Permasalahan Hukum
Dalam menjalankan bisnisnya, Hutama Karya menyadari bahwa ada potensi masalah hukum yang perlu dikelola secara cermat. Masalah ini bisa berkaitan dengan pembebasan lahan, gugatan dari masyarakat, gangguan di lapangan, dan isu-isu lain yang dapat muncul selama proses pembangunan dan pengelolaan jalan tol.
Tantangan pada Proyek Non-Penugasan
Tidak hanya pada proyek yang menjadi penugasan pemerintah, tetapi juga proyek yang berkaitan dengan pembangunan non-penugasan berpotensi menghadapi sengketa dengan berbagai pihak, seperti pemilik, vendor, subkontraktor, BUMN lainnya, serta instansi pemerintah. Oleh karena itu, aspek hukum menjadi elemen yang sangat penting dalam seluruh proses bisnis Hutama Karya.
Sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan
Melalui penguatan sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan, Hutama Karya berharap dapat mendapatkan bantuan dan pendampingan hukum yang diperlukan di bidang perdata dan tata usaha negara. Hal ini diharapkan akan memperkuat mitigasi risiko hukum dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Dukungan hukum ini menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap proses bisnis dan pembangunan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta prinsip-prinsip good corporate governance.
Integritas dalam Pembangunan Infrastruktur
Iwan menekankan bahwa pembangunan infrastruktur lebih dari sekadar menciptakan konektivitas fisik; ini juga tentang memastikan setiap proses dilaksanakan dengan integritas, kepatuhan, dan tata kelola yang baik. Sinergi yang dibangun ini merupakan upaya kolektif untuk memastikan bahwa setiap proyek yang dihadirkan oleh Hutama Karya tidak hanya memiliki struktur yang kokoh, tetapi juga didasari oleh prinsip tata kelola yang baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan langkah-langkah ini, Hutama Karya menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya membangun infrastruktur yang berkualitas, tetapi juga melaksanakan setiap proyek dengan memperhatikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sumatra Selatan.