Lombok Timur saat ini menghadapi krisis yang cukup serius terkait kelangkaan LPG 3 Kg. Rapat dengar pendapat yang diadakan oleh DPRD Lombok Timur bersama Aliansi Pemuda dan Aktivis (ALPA) pada Senin, 6 April lalu berakhir tanpa solusi yang memadai. Alih-alih memberikan jalan keluar, pertemuan tersebut justru dianggap mandek dan tidak mampu merespons keresahan masyarakat yang semakin mendesak.
Kekecewaan ALPA Terhadap Pemerintah Daerah
ALPA Lotim tidak menahan diri dalam menyampaikan rasa kekecewaannya. Mereka menilai bahwa baik DPRD, pemerintah daerah, maupun distributor tampak gagal menghadirkan solusi yang nyata. Masyarakat, di sisi lain, terus dipaksa menghadapi kelangkaan dan harga LPG yang melambung tinggi di lapangan.
Ketua ALPA Lotim, Hadi Tamara, menegaskan bahwa masalah kelangkaan LPG bukanlah isu baru. Namun, penanganan dari pihak berwenang terkesan lamban, tidak terarah, dan dipenuhi kebijakan yang salah langkah.
Pernyataan Bupati yang Membingungkan
Dalam situasi ini, sorotan tajam juga ditujukan kepada Bupati Lombok Timur. ALPA menilai bahwa sikap dan pernyataan dari kepala daerah justru membingungkan masyarakat. Sebelumnya, Bupati menyatakan bahwa kondisi pasokan LPG aman dan menyalahkan kepanikan masyarakat sebagai penyebab kelangkaan. Namun, pernyataan tersebut berubah seiring dengan munculnya dugaan penimbunan oleh oknum yang hingga kini belum terungkap.
ALPA juga menyoroti adanya kelemahan dalam koordinasi internal di pemerintah daerah. Hadi Tamara menekankan bahwa Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas Perdagangan tampaknya tidak berada pada satu visi dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Ketidakpastian Informasi
“Setiap hari, pernyataan yang muncul di media berbeda-beda. Ini mencerminkan tidak adanya koordinasi yang jelas dalam internal pemerintah daerah. Jangan sampai pernyataan yang dikeluarkan hanya sekadar omong kosong tanpa didasarkan pada data dan langkah yang tepat,” tegas Hadi.
Di sisi lain, pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi distribusi LPG di Lombok Timur. Namun, ALPA menilai bahwa langkah ini datang terlambat dan bisa menjadi tidak efektif jika tidak disertai dengan perbaikan sistem distribusi dan pengawasan yang terintegrasi.
Akar Masalah Distribusi
ALPA berpendapat bahwa akar dari masalah ini terletak pada sistem distribusi yang kacau dan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Tanpa adanya perbaikan serius pada dua aspek tersebut, kelangkaan LPG dipastikan akan terus berulang, dan masyarakat akan terus menjadi korban dari situasi ini.
Komitmen ALPA untuk Mengawal Isu
Tak berhenti pada rapat yang tidak menghasilkan kesepakatan, ALPA Lotim menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas. Mereka bertekad untuk mengawasi kinerja satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah daerah agar tidak sekadar menjadi simbolis tanpa hasil yang konkret.
“Masalah ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus memantau, mengawasi, dan menekan hingga persoalan ini benar-benar teratasi,” tegas ALPA dengan penuh semangat.
Ujian bagi Pemerintah Daerah
Situasi ini merupakan ujian berat bagi pemerintah daerah. Di tengah krisis yang berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari rakyat kecil, publik kini menantikan tindakan nyata yang terukur dan berpihak, bukan hanya sekadar pernyataan tanpa makna. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan LPG ini.
