Pemko Medan Tingkatkan Integritas dan Tata Kelola, Zakiyuddin Dorong OPD Selesaikan Pekerjaan Tertunda

Pemerintah Kota Medan berkomitmen untuk meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dalam upaya ini, Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menekankan pentingnya menyelesaikan pekerjaan yang tertunda dan memperbaiki masalah yang ada. Dengan pendekatan yang lebih proaktif, Pemko Medan berharap dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Pentingnya Integritas dalam Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rapat koordinasi yang baru-baru ini digelar, Pemko Medan menanggapi hasil diskusi mengenai peningkatan integritas baik dari dimensi internal maupun eksternal. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat tata kelola pemerintahan dengan meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera menyelesaikan proyek yang belum tuntas. Ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

“Setiap dinas diharapkan untuk menindaklanjuti arahan dari KPK RI yang disampaikan dalam rapat tersebut. Segera selesaikan pekerjaan yang masih tergantung dan perbaiki masalah yang ada tanpa menunggu perintah lebih lanjut,” ungkap Zakiyuddin setelah memimpin rapat tindak lanjut di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan.

Koordinasi yang Efektif antara OPD dan Sekda

Zakiyuddin menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antara OPD dan Sekda. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dan tindak lanjut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Zakiyuddin, perbaikan tata kelola ini juga difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kami memiliki tanggung jawab untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi. Tidak perlu menunggu arahan dari kementerian atau lembaga lainnya untuk melakukan ini,” tambahnya. Ia menyadari bahwa banyak masyarakat masih mengeluhkan proses administrasi yang berbelit-belit.

Menanggapi Keluhan Masyarakat Secara Proaktif

Keluhan masyarakat, menurut Zakiyuddin, harus menjadi perhatian serius bagi jajaran pemerintahan. Ia memberikan contoh terkait pembenahan fasilitas publik, seperti lampu jalan, yang seharusnya dilakukan secara proaktif tanpa harus menunggu laporan dari warga. “Lampu jalan adalah tanggung jawab kita, dan harus diperbaiki meskipun tidak ada laporan dari masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Zakiyuddin juga mengingatkan perlunya percepatan proses pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan saluran air di Jalan Letda Sujono. Dengan dukungan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum, Pemko Medan berkomitmen untuk menuntaskan pembebasan lahan yang diperlukan untuk pembangunan tersebut.

Urgensi Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur

Ia menekankan bahwa administrasi dan pembayaran lahan harus diselesaikan dengan cepat agar pembangunan saluran tidak kehilangan momentum. “Jangan sampai Kementerian PU mengalihkan anggaran ke proyek lain. Kami harus cepat dalam menindaklanjuti ini,” jelas Zakiyuddin.

Zakiyuddin memastikan bahwa anggaran untuk pembebasan lahan telah tersedia. Oleh karena itu, ia menargetkan agar proses pembebasan tersebut dapat diselesaikan dalam bulan ini, sehingga pekerjaan fisik dapat dilanjutkan pada tahun depan.

Komitmen Bersama untuk Perbaikan Tata Kelola

Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat integritas, rapat tersebut diakhiri dengan penandatanganan Komitmen Bersama untuk Perbaikan Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kota Medan. Komitmen ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi dan memperbaiki proses dalam pemerintahan.

Dokumen komitmen ditandatangani oleh Pj Sekda Medan, seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan kepala bagian Sekretariat Daerah Kota Medan. Terdapat tujuh komitmen utama yang menjadi fokus untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.

Tujuan dan Sasaran dari Komitmen Bersama

• Menjamin transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran.
• Memastikan semua program dan kegiatan memiliki dasar perencanaan yang jelas.
• Menetapkan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan kebutuhan yang objektif.
• Menjaga agar proses pengadaan barang/jasa bebas dari intervensi dan praktik korupsi.
• Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari lembaga pengawasan secara tepat waktu.

Komitmen ini menjadi acuan bagi Pemko Medan untuk memperbaiki proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, serta pengawasan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dan Tindak Lanjut yang Berkelanjutan

Pemko Medan juga berkomitmen untuk mendukung pengawasan berbasis risiko yang dilakukan oleh APIP secara independen. Hal ini mencakup kaji ulang terhadap perencanaan, penganggaran, dan pengadaan yang berpotensi melanggar aturan atau berisiko menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah.

Setiap tindakan korektif dan tindak lanjut dari komitmen tersebut akan dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota Medan, yang kemudian akan diteruskan kepada KPK, Kemendagri, BPKP, dan LKPP.

Dengan langkah-langkah ini, Pemko Medan menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan integritas. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kasus korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya ini adalah langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.