FPKS Ungkap Delapan Poin Penting R-PAPBD 2026: Penurunan PAD, Banjir, dan Harga Pangan
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di DPRD Kota Medan mengemukakan sejumlah isu krusial terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan untuk Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat paripurna yang diadakan pada Senin, 14 September 2026, juru bicara FPKS, dr. H. Ade Taufik, Sp.OG, mengungkapkan pandangannya mengenai beberapa poin penting dalam anggaran tersebut.
Poin-Poin Penting dalam R-PAPBD 2026
Dalam pemandangan umum yang disampaikannya, FPKS menyoroti adanya perubahan signifikan dalam angka anggaran yang memerlukan penjelasan komprehensif dari Pemerintah Kota Medan. Berdasarkan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026 yang telah disetujui, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp343,284 miliar, setara dengan 5,05 persen, menjadikannya sekitar Rp7,138 triliun.
Di sisi lain, belanja daerah justru meningkat lebih besar, yakni sekitar Rp780,420 miliar atau 12,30 persen, sehingga totalnya mencapai sekitar Rp7,73 triliun. Pembiayaan netto juga mengalami penambahan sekitar Rp487,136 miliar, yang menjadikan jumlah totalnya sekitar Rp592,210 miliar. Meskipun demikian, FPKS memiliki sejumlah pertanyaan terkait dengan perubahan target dan kebijakan anggaran tersebut.
Penurunan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
FPKS mencatat penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam P-APBD 2026 sebesar Rp229,483 miliar atau 5,59 persen dibandingkan dengan perencanaan sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menetapkan target tersebut.
“Apa yang menjadi alasan di balik keputusan Pemerintah Kota Medan untuk menurunkan target PAD? Selain itu, langkah serta strategi apa yang akan diambil untuk mencapai target tersebut dalam P-APBD 2026?” tanya Ade.
Pengurangan Target Pajak Opsen BBNKB
Selanjutnya, FPKS juga mempertanyakan pengurangan target pajak daerah yang berasal dari pajak opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berkurang sekitar Rp105,909 miliar. Fraksi ini meminta penjelasan terkait dasar pengurangan tersebut serta dampaknya terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan.
“Apa yang menjadi acuan dalam pengurangan target pajak BBNKB yang cukup signifikan ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap pendapatan daerah?” imbuhnya.
Kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak
FPKS memberikan perhatian khusus pada kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang mencapai sekitar Rp199,363 miliar, menjadikannya total sekitar Rp292,890 miliar setelah perubahan. Kenaikan ini dianggap signifikan dan memerlukan penjelasan yang transparan, terutama mengenai dasar perhitungannya.
FPKS berharap agar perencanaan dan penghitungan anggaran dilakukan secara cermat sejak awal, sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Masalah Banjir di Kota Medan
Persoalan banjir juga menjadi sorotan FPKS. Ade menekankan bahwa intensitas hujan yang tinggi dan berkepanjangan masih menyebabkan banjir di beberapa titik di Kota Medan. FPKS meminta pemerintah kota untuk menjelaskan langkah konkret yang telah diambil untuk mengatasi masalah ini.
“Kami ingin tahu, apa langkah nyata yang diambil oleh Pemerintah Kota Medan untuk mengatasi masalah banjir ini?” tegasnya.
Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengangguran
FPKS juga mengangkat isu sulitnya masyarakat mendapatkan pekerjaan, di tengah terus bertambahnya jumlah angkatan kerja. Pemerintah Kota Medan diminta untuk menyusun program yang dapat menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan arah kebijakan P-APBD 2026.
“Perhatian khusus perlu diberikan kepada lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, serta para lulusan perguruan tinggi yang bergabung ke pasar kerja setiap tahunnya. FPKS mendorong Pemko Medan untuk menghadirkan inovasi dalam bentuk pelatihan dan pemberian keterampilan bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan,” harapnya.
Kenaikan Harga Pangan dan Daya Beli Masyarakat
Ketidakstabilan ekonomi saat ini juga berkontribusi terhadap peningkatan harga pangan dan penurunan daya beli masyarakat. FPKS meminta Pemerintah Kota Medan untuk segera mengambil langkah-langkah yang terukur guna mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk harga ayam potong yang mengalami lonjakan signifikan.
“Kami berharap Pemko Medan dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk menstabilkan harga-harga ini,” ujar Ade.
Pembangunan di Medan Bagian Utara
FPKS juga mengajukan pertanyaan mengenai komitmen Pemerintah Kota Medan terhadap kesepakatan dalam KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 yang menetapkan bahwa 35 persen dari belanja pembangunan harus diprioritaskan untuk wilayah Medan bagian Utara. Fraksi ini meminta rincian program dan kegiatan yang sudah dialokasikan dalam Rancangan P-APBD 2026 untuk memenuhi kesepakatan tersebut.
“Kami ingin mengetahui program dan kegiatan apa saja yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Medan dalam Rancangan P-APBD 2026 untuk memenuhi kesepakatan ini. Mohon agar penjelasan dan rincian tersebut disampaikan,” ungkap Ade.
Kesiapan Pelaksanaan P-APBD 2026
Terakhir, FPKS mempertanyakan kesiapan Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan P-APBD 2026, terutama di tengah peningkatan anggaran yang cukup besar di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). FPKS mengingatkan agar kenaikan anggaran tersebut diikuti dengan kemampuan pelaksanaan program yang baik, untuk menghindari terulangnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang besar seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.
“Kami berharap agar pelaksanaan anggaran ini dapat dilakukan secara optimal, bukan sekadar sebagai dokumen, tetapi juga dapat direalisasikan dengan baik demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan,” pungkasnya.
