Perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan. Jamal, pengurus KNPI Lampung, mengajak perhatian semua pihak terhadap masalah akses layanan kesehatan yang masih menjadi tantangan bagi banyak orang. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada 10 September 2026, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan yang ada, khususnya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Evaluasi Sistem Pelayanan Kesehatan
Jamal mengungkapkan bahwa isu pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga mencakup kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut. Menurutnya, akses yang cepat, adil, dan manusiawi menjadi hal yang mendesak untuk diperjuangkan.
Masih terdapat fakta mencolok di lapangan, di mana banyak masyarakat harus bolak-balik ke rumah sakit hanya untuk mendapatkan pemeriksaan yang seharusnya bisa dilakukan dengan lebih efisien. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan dan birokrasi kesehatan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Pentingnya Kemudahan Akses
“Rakyat tidak seharusnya dipaksa untuk berulang kali datang hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan. Mereka datang dengan harapan untuk sembuh, bukan untuk menghadapi proses birokrasi yang rumit,” tegas Jamal. Kondisi ini semakin parah bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan kesehatan, seperti di Lampung Timur dan Lampung Selatan.
Bagi mereka yang harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan perawatan, setiap kali kunjungan ke rumah sakit menjadi tantangan tersendiri. Biaya transportasi, waktu yang terbuang, dan terkadang harus meninggalkan pekerjaan, menjadi beban tambahan yang tidak seharusnya mereka hadapi.
Perspektif Keadilan dalam Akses Kesehatan
Jamal menyoroti bahwa masalah ini menjadi semakin mendesak ketika mempertimbangkan keadilan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sebagai negara yang sudah berusia 81 tahun, seharusnya akses terhadap layanan kesehatan yang layak menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional.
“Sangat disayangkan, meskipun sudah 81 tahun merdeka, masih ada masyarakat yang merasa kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai. Kita berbicara tentang keadilan, dan ini harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya mereka yang tinggal di dekat fasilitas kesehatan besar atau memiliki kemampuan finansial yang lebih baik,” ungkapnya.
Fasilitas Kesehatan yang Adil
Prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan harus diterapkan secara menyeluruh. Masyarakat di berbagai daerah, seperti Lampung Timur dan Lampung Selatan, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Jarak dan kondisi ekonomi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi mereka dalam mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas.
Jamal menyatakan bahwa pemerintah harus lebih fokus pada efektivitas sistem pelayanan, bukan hanya pada pembangunan fisik fasilitas kesehatan. “Fasilitas yang bagus tidak akan memberikan manfaat maksimal jika masyarakat masih harus menghadapi birokrasi yang panjang dan antrean yang tidak jelas,” jelasnya.
Pengurangan Beban Birokrasi
Ia juga menekankan perlunya evaluasi terhadap sistem antrean dan penjadwalan pemeriksaan dokter spesialis, terutama bagi pasien yang datang dari luar Bandar Lampung. Jamal berharap ada solusi konkret yang dapat mempermudah akses bagi mereka yang menempuh perjalanan jauh.
- Pengurangan jumlah kunjungan berulang untuk pemeriksaan.
- Proses administrasi yang lebih sederhana.
- Jadwal pemeriksaan yang lebih teratur.
- Ketersediaan dokter spesialis yang memadai.
- Pembukaan kanal pengaduan yang efektif.
“Masyarakat yang sudah menempuh perjalanan jauh seharusnya tidak dipaksa untuk kembali lagi hanya untuk mendapatkan informasi awal atau pemeriksaan. Pemerintah harus mencari sistem yang lebih sederhana dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” tambahnya.
Membangun Sistem Kesehatan yang Responsif
Jamal menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dianggap sepele. Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara untuk semua warganya. Setiap keluhan dari masyarakat harus menjadi perhatian serius dan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan.
“Pengaduan dari peserta BPJS harus ditanggapi dengan serius dan tidak hanya berakhir pada jawaban normatif. Harus ada tindak lanjut dan solusi nyata. Jika masalah yang sama terus berulang, maka jelas sistem yang ada perlu diperbaiki,” tuturnya.
Koordinasi Antara Pemangku Kepentingan
Jamal berharap agar pemerintah pusat dan daerah tidak saling melempar tanggung jawab terkait pelayanan kesehatan. Semua pihak perlu bersatu untuk mencari solusi yang konkret agar masyarakat tidak terus menjadi korban dari sistem yang tidak efektif.
“Rakyat tidak meminta yang berlebihan. Ketika mereka sakit, yang mereka inginkan hanyalah pemeriksaan, pengobatan, dan kembali sehat. Jangan sampai mereka harus menghadapi birokrasi yang melelahkan dalam kondisi sakit,” tegasnya.
Indikator Keberhasilan Jaminan Kesehatan
Keberhasilan program jaminan kesehatan tidak hanya diukur dari jumlah peserta atau fasilitas yang ada, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat mendapatkan pelayanan ketika dibutuhkan. Jamal menekankan bahwa jaminan kesehatan harus benar-benar menjamin, tidak hanya sebatas nama.
“Jangan sampai masyarakat harus berjuang melewati birokrasi yang panjang hanya untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya mereka terima. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi bersama,” pungkasnya.
Peluang untuk Memperbaiki Pelayanan Kesehatan
Jamal mengajak semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit, untuk menjadikan masalah ini sebagai momentum untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama di Provinsi Lampung.
“Saatnya pelayanan kesehatan lebih mengutamakan manusia. Jangan biarkan rakyat yang sedang sakit dipaksa untuk berulang kali hanya karena sistem yang belum mampu memberikan kemudahan. Negara harus hadir dan memastikan kesehatan adalah hak yang bisa dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.
