Koalisi Aktivis NTB JABODETABEK Mendesak BGN Pusat Evaluasi Total MBG dan Pengawasan Satgas SPPG
Jakarta – Kasus dugaan keracunan makanan yang melibatkan ratusan siswa di Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, setelah mereka mengonsumsi hidangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memicu perhatian serius dari Koalisi Aktivis Nusa Tenggara Barat (NTB) di wilayah JABODETABEK. Insiden ini bukan hanya sekadar masalah kesehatan, tetapi juga menggugah pertanyaan mendalam mengenai efektivitas dan keamanan dari program yang seharusnya memberikan manfaat bagi anak-anak.
Desakan untuk Evaluasi Total Program MBG
Koalisi ini secara tegas mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat untuk melakukan evaluasi total terhadap implementasi program MBG di Nusa Tenggara Barat, dengan fokus pada aspek-aspek kritis seperti standar keamanan pangan, mekanisme pengawasan, dan kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kejadian yang terjadi pada Jumat, 11 September 2026 tersebut, yang berdampak pada 352 siswa, harus dipandang sebagai sinyal peringatan bagi pemerintah untuk melakukan analisis mendalam.
Menurut Koalisi Aktivis NTB Wilayah JABODETABEK, insiden ini seharusnya tidak diperlakukan sebagai kasus yang terisolasi. “Kami meminta BGN Pusat untuk tidak menganggap masalah ini sebagai hal yang berdiri sendiri. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi setiap tahap dari pengadaan bahan makanan, proses produksi, pengemasan, hingga distribusi makanan kepada siswa,” ungkap mereka dalam pernyataan resmi.
Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Peserta Didik
Kesehatan dan keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Program ini tidak seharusnya menimbulkan risiko kesehatan bagi anak-anak jika standar keamanan pangan tidak diimplementasikan dengan ketat. Koalisi mengingatkan bahwa tujuan dari MBG adalah untuk meningkatkan gizi siswa, bukan sebaliknya.
Selain itu, Koalisi juga menyoroti peran penting pengawasan yang harus dilakukan oleh Satgas MBG NTB. Pengawasan ini tidak boleh bersifat reaktif, yang hanya muncul setelah terjadinya masalah. Sebaliknya, pengawasan harus dilakukan secara proaktif dan berkala, untuk memastikan bahwa setiap SPPG mematuhi seluruh standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebelumnya.
Verifikasi dan Transparansi dalam Pengawasan
Pentingnya pengawasan semakin mendesak setelah munculnya informasi mengenai distribusi makanan yang tidak menyertakan stiker kedaluwarsa. Dalam hal ini, Koalisi meminta agar semua masalah terkait diverifikasi secara menyeluruh oleh pihak berwenang, dan tidak hanya berhenti pada tindakan administratif jika ditemukan pelanggaran. “Satgas harus memastikan pengawasan berjalan dari hulu sampai hilir. Pengawasan tidak boleh baru terlihat setelah terjadi masalah. Jika ada kelalaian atau pelanggaran SOP, harus ada evaluasi dan sanksi yang jelas,” tegas Koalisi.
Koalisi juga menyerukan agar semua pengelola SPPG di NTB bersikap terbuka dalam menjelaskan proses pengolahan dan distribusi makanan kepada publik, terutama saat terjadi dugaan keracunan. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Klarifikasi dari Pengelola SPPG
Pengelola SPPG Lombok Tengah, yang dikelola oleh Yayasan Budi Sain Mangkling, sebelumnya mengklaim bahwa proses pengemasan dan pengiriman makanan telah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Mereka juga menyatakan bahwa uji sampel internal telah dilakukan. Namun, mereka mengindikasikan bahwa masalah yang terjadi mungkin berkaitan dengan keterlambatan konsumsi makanan di sekolah, khususnya untuk menu kebab ayam dengan mayones.
Koalisi menekankan bahwa semua kemungkinan yang diungkapkan oleh pengelola SPPG harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengujian yang objektif, bukan hanya berdasarkan asumsi sepihak. “Kami menghargai klarifikasi dari pihak SPPG, tetapi penyebab kejadian harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan uji laboratorium yang dilakukan oleh pihak berwenang,” kata Koalisi.
Audit dan Kepatuhan Terhadap Standar Keamanan Pangan
Selanjutnya, Koalisi mendesak BGN Pusat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap SPPG di NTB, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi, kelayakan fasilitas dapur, serta kualitas bahan baku. Proses penyimpanan, pengolahan, pengemasan, distribusi, dan batas waktu konsumsi makanan juga harus menjadi fokus utama dalam audit ini.
Tindakan ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa program MBG dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan yang sangat vital. Koalisi juga meminta agar status dan kepatuhan SPPG terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) diperiksa secara transparan. Sebelumnya, BGN Pusat telah mengambil langkah untuk menonaktifkan sejumlah dapur SPPG yang belum mendaftarkan SLHS demi kepentingan investigasi.
Konsistensi dalam Kebijakan Pengawasan
Koalisi menggarisbawahi bahwa kebijakan serupa harus diterapkan secara konsisten jika hasil pemeriksaan menemukan adanya unit SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tindakan tegas diambil terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan anak-anak.
Sementara itu, aparat kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi dapur dan sekolah serta mengamankan sampel makanan untuk dianalisis di laboratorium. Koalisi mendukung proses penyelidikan ini dan meminta agar aparat bertindak secara profesional, transparan, dan berbasis bukti dalam setiap langkah yang diambil.
Dasar Penentuan Penyebab dan Tindakan yang Diperlukan
Hasil pemeriksaan laboratorium, menurut Koalisi, harus menjadi salah satu dasar utama untuk menentukan penyebab insiden ini dan memastikan apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi. Koalisi menekankan bahwa masalah yang berkaitan dengan program MBG tidak boleh hanya berakhir pada penanganan satu kasus saja. Evaluasi harus difokuskan pada pembenahan sistem secara keseluruhan agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Kami meminta BGN Pusat untuk melakukan evaluasi total terhadap program MBG di NTB, memperketat pengawasan oleh Satgas, dan memastikan bahwa seluruh SPPG menjalankan SOP secara disiplin. Mengingat program ini menyangkut makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak, standar keamanan pangan harus menjadi prioritas utama,” tegas Koalisi Aktivis NTB Wilayah JABODETABEK.
Selain itu, Koalisi juga meminta kepada pemerintah untuk membuka hasil evaluasi dan pemeriksaan kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG di NTB. Hal ini penting agar masyarakat dapat melihat komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan keamanan pangan bagi anak-anak, serta untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.
